Kinerja Pemerintahan Masa SBY-JK

Tingkat pertumbuhan perekonomian masa SBY-JK relatif lebih baik dibandingkan pemerintahan selama era reformasi, diperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5%. Walaupun begitu tingkat pertumbuhan perekonomian masa SBY-JK masih perlu peningkatan.
Pada tahun 2005, 2006 dan 2007, pertumbuhan ekonomi berturut-turut mencapai angka 5,6%, 5,5% dan 6,3%. Angka ini dibandingkan dengan target RPJMN untuk tahun 2005 (5,5%), 2006 (6,1%) dan 2007 (6,7%) memang terlihat tidak begitu menggembirakan. Bila target rata-rata lima tahun seperti tercantum pada RPJMN dari pemerintahan SBY-JK terhadap pertumbuhan ekonomi 6,6% per tahun, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2008 dan 2009 haruslah diupayakan minimal rata-rata 7,8%. Bila dapat dicapai perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,8% (asumsi APBN 2008) dan tahun 2009 sebesar 7,6% (target RPJMN), maka rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%. Para ekonom tampaknya sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi minimal di atas 6% saja yang dapat dijadikan barometer Indonesia sudah mampu melihat the light at the end of dark tunnel, keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
B. Visi dan Misi Pemerintahan SBY-JK :
a. Visi :
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
b. Misi :
1. Mewujudkan Indonesia yang aman damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

C. AGENDA DAN PROGRAM KERJA :
I. Pertahanan, Keamanan, Politik, dan Sosial untuk Mewujudkan Indonesia yang Lebih Aman dan Damai
1. Peningkatan saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat dan terbangunnya masyarakat sipil yang semakin kokoh.
2. Pencegahan dan penanggulangan separatisme.
3. Penegakan hukum dan ketertiban yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif.
4. Pencegahan dan pemberantasan kriminalitas, termasuk produksi, penggunaan dan penyebaran narkoba.
5. Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme.
6. Peningkatan kemampuan pertahanan negara.
7. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional.
II. Keadilan, Hukum, HAM dan Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Adil dan Demokratis
1. Pembenahan sistem dan politik hukum yang menjamin penegakan dan kepastian hukum.
2. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan kroni-isme.
4. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya.
5. Pengembangan kebudayaan nasional dan daerah.
6. Pengembangan dan pendalaman desentralisasi dan otonomi daerah.
7. Pengembangan pengakuan hak-hak asasi manusia.
8. Peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga dan peran perempuan.
9. Pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
III. Ekonomi dan Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera
1. Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja.
2. Penghapusan kemiskinan.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, termasuk infrastruktur pertanian, pedesaan, kaitan pedesaan-perkotaan, dan Indonesia Timur.
4. Revitalisasi pertanian dan pedesaan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani.
5. Pengembangan ragam aktivitas ekonomi pedesaan dengan mendorong industrialisasi pedesaan.
6. Pelaksanaan reforma agraria.
7. Pengembangan aktivitas ekonomi kelautan dan kawasan pesisir serta peningkatan kesejahteraan kehidupan nelayan.
8. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha informal.
9. Pengembangan akses petani, nelayan, UMKM, dan usaha informal terhadap sumber permodalan, informasi, serta kepastian dan perlindungan hukum.
10. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional, khususnya sektor riil.
11. Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro.
12. Pengelolaan fiskal, termasuk hutang publik, secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
13. Pengembangan fiskal yang mendorong tumbuhnya sektor riil, kesempatan kerja, dan hak-hak dasar rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.
14. Peningkatan upaya-upaya penyehatan dan penertiban lembaga keuangan dan perbankan.
15. Pengelolaan aset-aset negara secara efisien dan bertanggung jawab.
16. Restrukturisasi dan profesionalisasi usaha-usaha sektor publik melalui debirokratisasi dan depolitisasi.
17. Pengembangan ekonomi pasar yang berdasarkan hukum yang berkeadilan serta praktek ekonomi yang berlaku secara internasional.
18. Peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara.
19. Pengembangan industri manufaktur, pariwisata, dan IT yang memiliki daya saing dan responsif terhadap penyerapan tenaga kerja.
20. Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas.
21. Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik.
22. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, TNI, Polri, dan pensiunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
23. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
24. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi rakyat miskin.
25. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga, perempuan, dan anak terutama golongan miskin, penyandang cacat, serta yang tinggal di daerah terpencil dan di daerah konflik.
26. Penghapusan ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik dalam berbagai bentuknya.
27. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup.
28. Perbaikan kualitas, proses, dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang menjamin mobilitas barang, jasa, manusia, dan modal serta pelayanan publik.
Visi, Misi dan Program Kerja yang disampaikan di sini merupakan versi ringkas dari buku yang berjudul “Membangun Indonesia Yang Aman, Adil, dan Sejahtera : Visi, Misi, dan Program” yang disusun oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan M. Jusuf Kalla (JK). Buku tersebut telah secara resmi dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komitmen dan janji mereka terhadap seluruh rakyat Indonesia. Buku tersebut merupakan dokumen publik yang bisa dibaca oleh semua pihak.

About these ads

About Rudy Ace

alll righhttt....^^
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s